Sunday, 18 March 2012
 |
| foto : arrahmah.com |
RUU Kesetaraan Gender kini
sudah memasuki babak baru. Setelah masuk dalam Badan Legislasi Nasional dan
dijadikan sebagai UU Prioritas di tahun 2012, kamis kemarin (15/03), DPR
bersama dengan ormas-ormas Islam melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Sayangnya, saat RDPU, di
antara sekian banyak ormas Islam yang hadir, seperti Muslimat NU, Aisyiyah
Muhammadiyah, PUI, BMOIWI dan ormas yang lain, hanya Hizbut Tahrir Indonesia
yang menolak RUU Kesetaraan Gender ini secara keseluruhan. Sebagaimana hal ini
berdasarkan keterangan Dr. Neng Zubaidah SH. MH.-anggota Komisi Hukum dan
Perundang-undangan MUI Pusat saat ditemui sebagai pembicara dalam acara diskusi
INSISTS, Sabtu (17/03), “ya, hanya Hizbut Tahrir yang menolak dan kita
diberikan waktu satu bulan oleh DPR untuk menggodok RUU ini”.
Sikap
MUI
Begitu pula dengan sikap MUI
Pusat terhadap RUU ini, ia mengatakan, “MUI Pusat memang tidak menolak RUU ini
tetapi meminta dengan syarat agar RUU ini dirubah secara keseluruhan”, terang
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada audiens yang hadir.
Padahal menurutnya, ia sudah meminta kepada teman-teman MUI agar
menolak RUU ini tanpa syarat.
Yang lebih mengkhawatirkan
lagi, isu tentang RUU Kesetaraan Gender ini muncul saat Indonesia sedang
dihantam isu kenaikan harga BBM. sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender DPR RI melalui metrotvnews.com (03/03), yang menilai bahwa selama ini RUU tersebut kurang mendapatkan perhatian dari media massa.
Walhasil, isu RUU ini tertutupi dan nyatanya
banyak masyarakat kita yang belum mengetahui keberadaan RUU yang bisa mengancam
keutuhan keluarga ini.
(SLM)
